Kegiatan
  • Register

Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD Tingkat Kecamatan Tahun 2018

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang di 7 Kecamatan Se-Kab. Buton Selatan, dimulai dari Kecamatan Siompu dan Siompu Barat pada hari Selasa, 13 Februari 2018, yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, serta seluruh OPD lingkup Pemkab. Buton Selatan, untuk menyerap usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda kab. Buton Selatan menekankan, bahwa pemerintah kecamatan harus mencermati usulan dari desa dan kelurahan, sehingga seluruh OPD mampu melahirkan program perencanaan yang benar-benar prioritas, realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Musrenbang kali ini selain menampung usulan dari desa juga disampaikan apa yang akan dikerjakan pada 2018 sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan harapan dapat membantu proses kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya sesuai jadwal, kegiatan musrenbang akan dilanjutkan di:

  1. Kecamatan Sampolawa dan KecamatanLapandewa pada hari Rabu, 14 Februari 2018
  2. Kecamatan Kadatua pada hari Kamis, 15 Februari 2018
  3. Kecamatan Batauga pada hari Kamis, 22 Februari 2018
  4. Kecamatan Batuatas pada hari Selasa, 27 Feburari 2018.

 

 

Visi & Misi

Visi : “Terwujudnya perencanaan paripurna yang efisien dan efektif demi mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan”.

Misi :
(1)
Meningkatkan kualitas aparatur perencanaan pembangunan;
(2) Meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan;
(3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas data informasi perencanaan pembangunan;
(4) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari.